Word Pers Indonesia – Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan jalanan rusak di wilayah Provinsi Lampung, hal itu terjadi saat orang nomor satu Republik ini yaitu Presiden Joko Widodo mengunjungi provinsi yang memiliki satwa gajah Sumatra dalam kegiatan kunjungan kerja.
Memang pada dasarnya mobil sedan super aman tersebut kurang cocok untuk melintas dijalanan yang kurang rata. Walaupun dalam perjalanannya terlihat mempuni melalui jalanan yang ketinggiannya tidak rata dan pada akhirnya memberhentikan mobil tersebut melaju.
Padahal masih banyak provinsi yang memiliki jalan rusak yang lebih panjang, Provinsi Lampung sendiri hanya memiliki jalan rusak sepanjang 252 km sedangkan Provinsi Riau memiliki jalan rusak dengan panjang 633 km. Tidak hanya itu, bahkan Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera juga memiliki jalan rusak seperti Sumatera Utara dengan kerusakan jalan mencapai 583 km dan Provinsi Bengkulu dengan kerusakan jalan sepanjang 370 km.
Tapi dengan kejadian itu malah Gubernur Lampung yang menjadi bulan-bulanan karena memiliki jalan rusak yang sempat menghentikan mobil Kepresidenan milik Presiden Joko Widodo ditengah perjalanan dikarenakan mobil Mercedes Benz S600 Guard, generasi W221 yang bertulis Indonesia itu tersangkut dijalanan berlobang yang mengharuskan Presiden Joko Widodo pindah ke mobil yang lain.
Dengan kejadian tersebut, Provinsi Lampung langsung menjadi Viral dengan jalannya yang rusak. Hingga membuat presiden Jokowi mengambil alih perbaikan ruas jalan tersebut melalui Kementerian PUPR. Untuk memperbaiki jalan di Lampung negara akan mengucurkan anggaran berkisar sebesar 800 milyar.
Namun, jika Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Bengkulu dan menemukan jalan yang rusak seperti di Lampung, tentu anggaran 800 milyar tersebut akan dikucurkan ke Bengkulu untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak sepanjang 370 km yang notabenenya lebih panjang dari Provinsi Lampung yang hanya 252 km.
Seharusnya, ketua Partai punya kontrol dan mengintruksikan anggota partai yang menjadi DPRD agar pro-aktif dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah termasuk “jalan rusak” walaupun itu partai pendukung pemerintah (koalisi). Jangan hanya menampung aspirasi melalui anggaran (Reses) namun tidak memiliki realisasi.
Percuma saja Rakyat berteriak kalau anggota DPRD justru lobi-lobi dan Ketua Partai berlaku masa bodoh. Untuk apa ada anggota DPRD kalau tidak menjadi Perwakilan Rakyat mengontrol kinerja Pemerintah.
Kalau jalan banyak Rusak jadi apa kerja Anggota DPRD Perwakilan Kota dan Kabupaten di DPRD Provinsi Bengkulu?
Jangan hanya datang ketika butuh suara rakyat pada kontestasi pemilu saja, kemudian terpilih dan duduk di kursi jabatan rakyat datang menyampaikan aspirasi malah acuh dan diabaikan.
Penulis : Anasril
