Penulis: Rustam Efendi, SH
Aktivis Nasional Anti Korupsi, Ketua Umum LSM Front Pembela Rakyat
Penambangan ilegal atau tambang ilegal kenapa bisa terjadi. Mengapa pemodal selalu lolos dari jeratan hukum?
Membaca persolan tambang ilegal di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berdasarkan analisis berita di link dibawah ini
1.https://bencoolentimes.com/polda-bengkulu-kalah-dengan-mafia-tambang-batu-bara-ilegal-di-benteng/
2.https://wordpers.id/benarkah-mafia-tambang-ilegal-benteng-kuasai-polda-bengkulu/
Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa tambang ilegal atau (illegal mining) termasuk tambang baru bara ilegal di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dapat terjadi dan mengapa pemodal sering lolos dari jeratan hukum. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin terlibat:
Kurangnya penegakan hukum:
Salah satu alasan utama mengapa tambang ilegal terus terjadi adalah lemahnya penegakan hukum yang efektif. Sistem peradilan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi semua kasus tambang ilegal, atau mungkin ada korupsi di antara petugas yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Hal ini memungkinkan para pelaku tambang ilegal dan pemodalnya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Kompleksitas Regulasi:
Industri pertambangan seringkali diatur oleh berbagai regulasi dan regulasi yang kompleks. Hal ini dapat memberikan celah bagi para pelaku tambang ilegal untuk beroperasi di bawah radar. Mereka dapat memanfaatkan celah dalam sistem regulasi yang memungkinkan mereka untuk melawan hukum tanpa segera terdeteksi atau ditindaklanjuti.
Kurangnya Pengawasan dan Kontrol:
Beberapa daerah, terutama yang terpencil atau terisolasi, mungkin memiliki kekurangan pengawasan dan kontrol dari pemerintah. Hal ini memungkinkan para pelaku tambang ilegal untuk beroperasi tanpa terdeteksi atau dihentikan. Kurangnya sumber daya atau kesadaran pemerintah tentang masalah ini juga dapat menyebabkan kurangnya tindakan yang tegas terhadap tambang ilegal.
Ketergantungan Ekonomi:
Tambang ilegal seringkali terjadi di daerah yang miskin atau memiliki sedikit sumber daya ekonomi lainnya. Aktivitas tambang ilegal dapat memberikan penghidupan dan pendapatan bagi penduduk setempat, meskipun ilegal. Ketergantungan ekonomi pada tambang ilegal dapat membuat pemerintah atau otoritas setempat enggan menghentikan kegiatan tersebut karena takut akan dampak sosial dan ekonomi yang dapat timbul.
Jaringan kejahatan Terorganisasi
Bukan menjadi informasi rahasia lagi, jika tambang ilegal dilakukan oleh jaringan kejahatan yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk menghindari penegakan hukum. Mereka dapat terlibat dalam korupsi, intimidasi, atau bahkan kekerasan untuk melindungi operasi mereka. Adanya kejahatan jaringan semacam ini dapat menyulitkan otoritas untuk mengambil tindakan yang tegas dan efektif.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua pemilik modal atau pelaku tambang secara ilegal lolos dari jeratan hukum. Ada kasus-kasus di mana pemerintah atau otoritas yang telah ditetapkan berhasil menindak dan menghukum pelaku tambang secara ilegal. Namun, untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dalam penegakan hukum, peningkatan pengawasan, dan perbaikan sistem regulasi.
Siapa saja yang bertanggung jawab jika penambangan ilegal baik tradisional maupun pemodal besar bebas beroperasi di suatu daerah?
Tanggung jawab atas kegiatan penambangan ilegal, baik itu tambang ilegal tradisional maupun yang melibatkan pemodal besar, dapat ditujukan kepada berbagai pihak. Berikut ini adalah beberapa pihak yang mungkin bertanggung jawab:
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengawasi sektor pertambangan. Mereka harus memastikan adanya regulasi yang memadai, prosedur pemberian izin yang transparan, dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah tambang ilegal. Jika penambangan ilegal bebas berpopersi di suatu daerah, pemerintah dapat dipandang sebagai bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan dan pengawasan.
Penegakkan Hukum dan Aparat Penegak Hukum/Keamanan:
Penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penegak hukum lainnya seperti KPK memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, menangkap pelaku ilegal ilegal, dan membongkar jaringan organisasi kejahatan tambang ilegal.
Terkait dengan tanggung jawab dalam mengatasi kejahatan lingkungan aktivitas penambangan ilegal (ilegal mining), ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terkait:
Pemerintah
1. Menguatkan Regulasi:
Pemerintah harus memperkuat regulasi sektor pertambangan dan memastikan bahwa regulasi yang memadai telah diterapkan. Ini termasuk prosedur yang transparan untuk pemberian izin, pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan, dan sanksi yang tegas atas pelanggaran hukum.
2.Peningkatan penegakan hukum:
Pemerintah harus memperkuat aparat penegak hukum yang bertugas menangani pertambangan ilegal. Meningkatkan pelatihan, sumber daya, dan ketersediaan alat yang diperlukan akan membantu upaya penegakan hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif.
3.Kolaborasi dengan pemangku kepentingan:
Pemerintah harus bekerja sama dengan LSM, masyarakat lokal, dan perusahaan untuk mengatasi masalah penambangan ilegal. Mengadakan dialog, memfasilitasi menambah informasi, dan membangun kemitraan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum.
Penegak Hukum dan Aparat Keamanan:
1. Penyelidikan yang cermat:
Penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang cermat terhadap kasus penambangan ilegal dan melacak jejak uang untuk mengungkap kejahatan jaringan yang terlibat.
2. Perlindungan saksi:
Memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor yang berani melaporkan penambangan ilegal akan membantu dalam proses penegakan hukum dan anggota jaringan kejahatan yang terlibat.
3. Kerjasama lintas sektor:
Penegak hukum harus berkoordinasi dengan otoritas pertambangan, pihak otoritas, dan lembaga lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan tindakan yang komprehensif terhadap pertambangan ilegal.
Otoritas Pertambangan:
1. Pengawasan yang ketat:
Otoritas Pertambangan harus meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Ini meliputi pemantauan aktif, inspeksi rutin, dan pemantauan lingkungan yang ketat.
2.Peninjauan dan pembaruan regulasi:
Otoritas Pertambangan harus memperbarui regulasi dan standar lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.
Masyarakat dan LSM:
1.Pendidikan dan kesadaran: Masyarakat harus memberikan pendidikan dan kesadaran tentang dampak negatif penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya melaporkan kegiatan ilegal dan berperan aktif dalam mencegahnya.
2. Partisipasi dan pelaporan: Masyarakat dan LSM harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan penambangan ilegal. Mereka dapat melaporkan kegiatan ilegal, memberikan informasi kepada otoritas, dan mendukung penegakan hukum dengan memberikan bukti yang kuat.
Perusahaan dan Investor:
1. Tanggung jawab sosial perusahaan: Perusahaan dan investor harus mengadopsi praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Mereka harus mematuhi peraturan, menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan, dan menghindari dukungan terhadap penambangan ilegal.
2.Transparansi dan akuntabilitas: Perusahaan dan investor harus menjaga keterbukaan dalam operasi mereka dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik. Akuntabilitas mereka terhadap dampak sosial dan lingkungan harus diawasi dan dievaluasi secara independen.
Dalam mengatasi penambangan ilegal, kolaborasi dan kerja sama antara semua pihak yang terlibat sangat penting. Hanya dengan upaya bersama, masalah penambangan ilegal dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.
Sebuah catatan kritis demokrasi jelang pemilu 2024.
Editor: Freddy W
