Jakarta – Mubarok Institute kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan nasional. Melalui gelaran Halal bi Halal yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Kebijakan Strategis Nasional Antara Kepentingan Negara, Perlindungan Hak Rakyat dan Tujuan Investasi”, lembaga ini membedah berbagai tantangan bangsa di Hotel JS Luwansa dan Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).
Ketua Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, atau yang akrab disapa Gus Fadhil, dalam pidatonya menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan elit dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyatakan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana implementasi di lapangan menyentuh seluruh wilayah Indonesia.
Fondasi Bangsa Kesehatan Lahir dan Batin
Salah satu poin sentral yang diangkat oleh Gus Fadhil adalah dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah visioner Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas.
“Mubarok Institute mendukung penuh pemerintah untuk mengoptimalkan Asta Cita. Indonesia hanya akan menjadi negara maju jika masyarakatnya sehat secara jasmani maupun rohani. Kualitas kesehatan adalah fondasi mutlak; tanpa itu, kemajuan hanyalah semu,” ujar Gus Fadhil. Beliau meyakini bahwa manusia yang sehat lahir batin adalah modal utama dalam menggerakkan roda pembangunan dan investasi.
Kritik Terhadap Budaya Politik dan Korupsi
Di sisi lain, Gus Fadhil memberikan catatan kritis terhadap hambatan terbesar bangsa saat ini yaitu korupsi. Beliau menyoroti bahwa praktik korupsi di Indonesia masih marak akibat budaya politik transaksional yang berbiaya tinggi.
Gus Fadhil secara terbuka memaparkan realita pahit di balik kursi jabatan. “Untuk menjadi pejabat politik, baik itu DPR, Bupati, hingga Gubernur, diperlukan dana kampanye yang sangat besar. Fenomena ini sering kali menyeret calon pemimpin pada jeratan hutang atau ketergantungan pada bandar politik. Akibatnya, saat menjabat, fokus mereka terpecah untuk membayar hutang tersebut ketimbang melayani rakyat,” ungkapnya dengan lugas.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak ragu dalam melakukan pembersihan sistemik. Penegakan hukum, menurut Gus Fadhil, harus menjadi instrumen yang adil dan tidak tebang pilih.
“Hukum harus benar-benar tajam ke semuanya, tidak pandang bulu. Kami yakin Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan keberanian untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi ini secara efektif,” tambahnya.
Rekomendasi Strategis Berbasis Konsep ABG
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Gus Fadhil mengumumkan bahwa Mubarok Institute tengah mematangkan rumusan rekomendasi kebijakan strategis. Proses perumusan ini melibatkan sinergi lintas sektor melalui konsep ABG (Akademisi, Bisnis, dan Government) guna memastikan gagasan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan aplikatif.
”Setelah rumusan ini rampung, kami bersama tim perumus akan mengajukan audiensi langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin mempresentasikan visi misi kita untuk bersama-sama membangun bangsa, baik dalam penguatan kedaulatan domestik maupun mempertegas posisi Indonesia di panggung dunia melalui diplomasi politik bebas aktif,” jelas Gus Fadhil.
Forum Kolaborasi Tokoh Nasional
Kegiatan ini tidak hanya menjadi panggung pemikiran bagi Mubarok Institute, tetapi juga menjadi magnet bagi sejumlah tokoh lintas sektoral. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Inspektur Jenderal Kemendesa Dr. Masyhudi, Dewan Pengarah BRIN Tri Mumpuni Wiyatno dan Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisworo, hingga intelektual IPB Dr. Yudha Heryawan Asnawi dan tokoh PBNU Dr. Endin AJ. Soefihara, menunjukkan bobot strategis dari forum ini.
Kehadiran tokoh lintas agama seperti Pendeta Dr. Hance Bulu serta tokoh masyarakat seperti KRMT. Drs. Leles Sudarminto (Ketua Paguyuban Orang Jawa Tengah di Jakarta) juga mempertegas pesan inklusivitas yang dibawa oleh Gus Fadhil dalam membangun harmoni nasional.
Sebagai penutup, Gus Fadhil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjadi penonton, melainkan turut aktif mendukung dan mengawasi jalannya Asta Cita agar tujuan mulia dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai secara maksimal dan konsisten.
