Word Pers Indonesia – Penundaan Pemilu 2024 apapun alasannya akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan, baik legislatif/DPD secara nasional maupun Eksekutif (Presiden-wakil presiden).
Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin, penundaan Pemilu 2024 Ini sama dengan memberikan jalan bagi pergantian kekuasaan.
“Ini sama dengan memberikan jalan bagi pergantian kekuasaan dengan cara kudeta atau coup d etat,” kata Hasanuddin kepada awak media, Jumat (10/3).
Dengan begitu, kata Hasanuddin, pergantian kekuasaan yang tidak diatur dan bertentangan dengan UUD Dasar 1945 akan menimbulkan malapetaka nasional.
Terkait hal ini, menurut Hasanuddin, putusan PN Jakpus soal menunda Pemilu 2024 telah memunculkan kegaduhan dan kerugian bagi Partai Prima sendiri.
“Karena makin tidak mungkin untuk lolos sebagai peserta pemilu sebab putusan yang ultra vires dan habis waktu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, Ini embrio kudeta yudisial atas demokrasi. ” demikian Hasanuddin. (Red)
