Bengkulu Utara, Word Pers Indonesia – Polemik organisasi persatuan perangkat desa indoensia (PPDI) Bengkulu Utara dan ketua PPDI Provinsi Bengkulu mengenai tunjangan kinerja dan BPJS kesehatan yang sempat di potong dalam penanggulangan pandemi Covid mendapat Respon dari DPRD Bengkulu Utara.
Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Juhaili,S.Ip ia berharap tim anggaran pemerintah daerah (Eksekutif) bisa berkomitmen mengembalikan anggaran tunjangan kinerja maupun tunjangan BPJS kesehatan perangkat Desa.
“Terkait persoalan ini, mengenai hasil Silatda berberapa bulan lalu kami akan memperjuangkan kembali, di APBD tahun 2024,” ujarnya, Senin (6/11/2023) di ruang kerjanya.
“Ia wajar organisasi PPDI provinsi dan kabupaten, mempertanyakan kembali komitmen pihak pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara untuk mengembalikan tunjangan kinerja maupun tunjangan BPJS kesehatan perangkat Desa” katanya.
Senada di ucapkan Wakil ketua II, Herliyanto,S.Ip, apa yang di perjuangkan oleh organisasi persatuan perangkat desa indoensia (PPDI)meminta pemerintah mengembalikan kembali potong dalam penanggulangan pandemi Covid 19 pihaknya mendukung PPID, pemerintah untuk mengembalikan potongan di APBD 2024.
“Ia tunjangan kinerja maupun tunjangan BPJS kesehatan perangkat Desa besaran anggaran sebelum adanya pemotongan pada saat pandemi Covid19,”pihaknya berharap eksekutip dapat mengembalikan hal ini seperti semula di APBD 2024,” pungkasnya. (Adv/Apri)
