PRINGSEWU, WordPers.ID – Ada yang membara di tanah Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukan api, tapi semangat. Sebab, pekon ini baru saja menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menjadi tonggak penting bagi pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, rencana strategis tahun anggaran 2025 yang akan dibiayai dari Dana Desa.
Musyawarah ini menghadirkan jajaran penting yang menunjukkan betapa serius dan massifnya langkah ini. Hadir Babinsa dan Babinkamtibmas, sebagai simbol pengayom dan penjaga ketertiban masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pendamping desa turut menyumbang pandangan dan masukan.
Yang tak kalah penting, hadir juga BHP (Badan Himpunan Pekon) yang berperan sebagai representasi kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan desa. Dan tentu saja, Kepala Pekon sebutan lokal bagi pemuka yang dihormati karena kearifan dan pengaruhnya di tingkat akar rumput.
Kehadiran mereka semua menjadi bukti kuat bahwa ini adalah gerakan kolektif, bukan proyek elitis. Semuanya berkepentingan atas satu hal yaitu, membangun kemandirian ekonomi desa dari, oleh, dan untuk rakyat.
Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai arahannya, telah menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi desa. Koperasi Merah Putih merupakan salah satu implementasi strategis untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Pekon Wates Selatan tak menunggu aba-aba terlalu lama. Mereka bergerak cepat, menjawab instruksi tersebut dengan kerja nyata, bukan basa-basi!.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai instrumen ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Misi utamanya yaitu, membebaskan masyarakat desa dari belenggu kemiskinan struktural, memperkuat daya saing produk lokal, dan menghadirkan akses keuangan yang terjangkau.
Koperasi ini akan mengelola sektor-sektor strategis desa, mulai dari pertanian terpadu, pengelolaan hasil panen, perdagangan, simpan pinjam mikro, hingga pelatihan kewirausahaan. Dana Desa akan digunakan sebagai modal dasar, sementara sistem pengelolaan akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Strukturnya jelas yaitu dikelola oleh tim profesional lokal yang dipantau langsung oleh BHP, diawasi tokoh masyarakat, serta didampingi oleh tenaga ahli dari pendamping desa. Semua keputusan diambil secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Ini bukan koperasi tempelan, tapi koperasi perjuangan!.
Kepala Pekon Wates Selatan, Lasi Arianto, menyampaikan pernyataan yang menegaskan semangat perubahan,
“Musyawarah ini adalah langkah awal revolusi ekonomi di pekon kami. Koperasi Merah Putih bukan hanya amanah dari Presiden Prabowo, tapi juga jawaban atas kebutuhan nyata warga desa kami yaitu akses ekonomi yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Kami tidak ingin lagi menjadi penonton di rumah sendiri.” paparnya.
Lasi juga menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan penuh.
“Kami rangkul BHP, tokoh adat, tokoh agama, hingga pemuda. Semua akan bergerak bersama. Karena koperasi ini milik rakyat, dan harus dijaga dengan semangat Merah Putih.” tegasnya.
Apa yang dilakukan Pekon Wates Selatan adalah refleksi paling konkret dari semangat Trisakti Bung Karno yang hari ini dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo yaitu berdikari dalam ekonomi. Ini bukan retorika kosong, tapi gerakan riil. Satu desa sudah melangkah, bagaimana dengan desa-desa lainnya?
Ketika elit politik masih sibuk berkutat dalam pusaran kekuasaan, Pekon Wates Selatan justru mencuri start, membangun ekonomi rakyat dari akar. Dan mungkin, inilah revolusi sunyi yang justru akan mengubah wajah Indonesia ke depan.
( Davit)
