Oleh : Septian Chaerunnisa Pangestu (Mahasiswa Pendidikan Agama Islam & Pemerhati Pendidikan)
Indonesia saat ini tengah berada dalam periode emas bonus bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif mendominasi struktur demografi nasional.
Kondisi ini merupakan jendela peluang yang sangat menentukan bagi kemajuan bangsa di masa depan, termasuk dalam hal transformasi sektor pendidikan.
Jika potensi besar ini tidak dikelola secara tepat, maka alih-alih menjadi kekuatan pembangunan, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban sosial.
Di satu sisi, ada harapan besar menuju transformasi pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif. Di sisi lain, fakta-fakta menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita menghadapi tantangan serius yang tak bisa diabaikan.Pendidikan Indonesia sedang berada dalam fase penting. Di satu sisi, ada harapan besar menuju kemajuan.
Di sisi lain, fakta-fakta menunjukan bahwa sistem pendidikan kita menghadapi tantangan serius.
Laporan PISA 2022 menunjukan peringkat literasi Indonesia naik, namun sayangnya disertai dengan penurunan skor. Ini adalah alarm sistemik.
Bahkan, survei integritas pendidikan oleh KPK (SPI 2025) menyatakan bahwa indeks integritas pendidikan kita hanya berada di angka 69,50 masih dalam kategori korektif.
Kasus-kasus konkret di daerah pun turut menguatkan bahwa tantangan kita bersifat struktural dan menyebar.
Di Kabupaten Buleleng, Bali, Dinas Pendidikan setempat menemukan fakta mengejutkan: banyak siswa SMP yang tidak lancar membaca, namun sangat fasih menggunakan gawai dan menjelajah media sosial.
Fenomena ini mengungkap kesenjangan antara penguasaan teknologi digital dan kemampuan literasi dasar yang seharusnya menjadi fondasi utama.
Maka hadirnya Program Hasil Terbaik Cepat oleh Kemendikdasmen yang diluncurkan oleh Presiden saat Hardiknas 2025 patut diapresiasi, program ini menjadi pendekatan komprehensif untuk membenahi akar permasalahan.
Fokusnya adalah :
⦁ Perbaikan sarana dan prasarana sekolah, terutama di wilayah tertinggal yang selama ini mengalami ketimpangan infrastruktur.
⦁ Akselerasi digitalisasi pembelajaran dengan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan lokall.
⦁ Pemberian insentif untuk guru non-ASN yang belum tersertifikasi sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kinerja.
Namun, program sehebat apapun akan sulit berhasil tanpa sinergi. Pemerintah pusat harus berjalan selaras dengan pemerintah daerah, lembaga lehislatif, lembaga non pemerintah, bahkan komunitas akar rumput. Partisipasi semesta adalah kunci.
Selain itu, langkah progresif pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah tentang pembahasan media sosial anak-anak perlu segera disahkan.
Tanpa kontrol ruang digital, pendidikan kita bisa terus menerus dibajak oleh disinformasi dan adiksi digital.
Kita tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri. Jika benar pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, maka seluruh bangsa harus telibat. Jangan sampai momentum Hardiknas hanya berhenti di baliho dan seremoni. Ia harus menjadi pemicu reformasi yang nyata.
Referensi :
⦁ Kemendikdasmen RI (2025). Siaran Pers Peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat.
⦁ PISA Report (2022), OECD.
⦁ Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025.
⦁ Data Dinas Pendidikan Buleleng, Bali (2025).
⦁ UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
