Ketua DPRD Sonti Bakara Puji Pemkab Bengkulu Utara atas Keberhasilan Raih WTP Ketujuh Kalinya

Bengkulu Utara, WOrd Pers Indonesia – Pada 3 Mei 2024 , Di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Mian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara kembali meraih prestasi gemilang dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, sejak 2018 hingga 2024.

Penghargaan ini diterima oleh Bupati Ir. H. Mian dan Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH, di kantor BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu, bersama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Prestasi ini menjadi lebih istimewa karena Pemkab Bengkulu Utara meraih nilai tindak lanjut tertinggi di Provinsi Bengkulu, sebesar 91,39%.

Dalam sambutannya, Bupati Ir. H. Mian menyampaikan harapannya agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap menjaga tata kelola keuangan yang sesuai dengan regulasi. “Kami berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah Bengkulu Utara untuk tetap menjaga sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan laporan yang diminta pihak BPK sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga predikat WTP ini bisa kita pertahankan terus menerus,” ujar Bupati Ir. H. Mian.

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu. “Atas nama DPRD dan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari BPK yang telah memeriksa sekaligus membantu mengatasi permasalahan yang ditemukan di SKPD, sehingga kita kembali meraih opini WTP yang ketujuh kali berturut-turut ini,” ungkap Sonti Bakara.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara, Nopri Anto Silaban, Kepala BKAD Bengkulu Utara, Masruf, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara, Tommeri, SH.

Prestasi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Bengkulu Utara dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.(Adv/Teguh)