Bengkulu, Word Pers Indonesia – Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bengkulu memicu gelombang penolakan. Isu ini semakin panas setelah beredarnya poling internal yang dikaitkan dengan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Poling tersebut beredar melalui jaringan internal ASN sejak awal pekan. Dalam kuesioner yang memicu polemik itu, muncul pertanyaan: “Pengangkatan PPPK akan berdampak terhadap meningkatnya belanja pegawai, dan menurunnya anggaran pembangunan. Apa pendapat saudara?”
Tersedia dua opsi jawaban: Setuju, yang berarti mendukung pengangkatan PPPK dengan konsekuensi penyesuaian atau pengurangan TPP, serta Tidak Setuju, yang berarti menolak pengangkatan PPPK agar TPP tetap utuh.
Bagi banyak ASN, pilihan tersebut dianggap sebagai kondisi dilematis yang berpotensi mengadu domba sesama pegawai negeri dan PPPK.
Seorang ASN di Kota Bengkulu yang meminta identitasnya disamarkan, Reyza Nasution, mengaku keberatan dengan mekanisme poling tersebut. Ia menegaskan bahwa mayoritas ASN mendukung rekrutmen PPPK, tetapi tidak setuju jika hak kesejahteraan mereka harus dikorbankan.
“Pada prinsipnya kami tidak menolak pengangkatan PPPK. Tapi jangan sampai TPP yang selama ini menjadi penopang utama kesejahteraan ASN malah dipotong. Itu akan sangat memberatkan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/8).
Menurutnya, pemerintah semestinya mencari jalan keluar lain tanpa harus memangkas TPP. “Seolah-olah kalau kami setuju pengangkatan PPPK, otomatis harus ikhlas dipotong TPP. Kondisi seperti ini jelas tidak adil,” tegas Reyza.
Sejumlah ASN lain juga menyuarakan keresahan serupa. Mereka menilai, kebijakan pengangkatan PPPK adalah amanat regulasi nasional yang seharusnya tidak dibenturkan dengan hak-hak yang sudah berjalan bagi PNS.
“Pemerintah daerah harus kreatif mencari skema pembiayaan yang tidak merugikan salah satu pihak. ASN dan PPPK sama-sama bagian dari birokrasi, jangan sampai dibuat terkesan bersaing karena faktor anggaran,” ujar salah seorang pejabat eselon di lingkungan Pemkot Bengkulu yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bengkulu terkait beredarnya poling tersebut. Namun isu ini sudah menjadi perbincangan hangat di berbagai forum ASN, termasuk di kantor-kantor OPD dan grup percakapan internal.
TPP dikenal sebagai salah satu komponen penting tunjangan yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan ASN. Pemotongan TPP, sekecil apa pun, kerap memicu gejolak karena berkaitan erat dengan daya beli pegawai.
Pengamat kebijakan publik Universitas Bengkulu, Dr. Heru Santoso, menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menyikapi isu ini.
“Transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting. Jika tidak, keresahan ASN bisa berimbas pada kinerja birokrasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengangkatan PPPK adalah bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan publik, namun tetap harus diimbangi dengan skema anggaran yang berkeadilan.
“Jangan sampai ASN merasa dikorbankan, sementara PPPK juga tidak mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Saat ini seluruh ASN di Kota Bengkulu menunggu klarifikasi resmi dari Pemkot. Penjelasan terbuka dinilai penting agar tidak muncul spekulasi yang berlarut-larut.
“Kalau memang benar ada rencana pemotongan, sebaiknya disampaikan secara gamblang. Kalau tidak, poling semacam ini hanya akan memperkeruh suasana,” tutup Reyza.
Polemik TPP dan PPPK di Kota Bengkulu ini diperkirakan masih akan terus bergulir hingga adanya sikap tegas dari pemerintah daerah.(*)
