wordpers.id – Pemerintah menghentikan sementara lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) hingga tahun 2022.
Ada dua alasan utama yang mendasari penghentian lelang. Pertama, pemerintah ingin fokus melakukan pengeboran eksplorasi (government drilling) terlebih dahulu sebelum menawarkan WKP kepada investor. Kedua, menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan (Perpres EBT).
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan, pengeboran eksplorasi oleh pemerintah bertujuan agar data yang ditawarkan kepada investor lebih lengkap.
“Ini agar risiko pengembang panas bumi berkurang dan harga jual listrik bisa lebih murah. Kemudian pengembangannya pun bisa lebih cepat karena tidak dari awal, dari survei ulang,” kata Ida dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2020).
Ida menambahkan, dengan eksplorasi dilaksanakan pemerintah, diharapkan bisa memotong lamanya pengembangan panas bumi secara signifikan.
“Biasanya pengembangan panas bumi memakan waktu 10 tahun paling cepat. Dengan pengeboran dilaksanakan pemerintah, diharapkan pengembangan bisa jadi lima tahun,” ujarnya.
Menurutnya, eksplorasi yang dilaksanakan pemerintah diharapkan bisa dilakukan pada tahun ini juga dengan mengakusisi tambahan data panas bumi, kemudian pengeboran dilakukan pada tahun 2021.
Sementara terkait Perpres EBT, Ida mengungkapkan, dalam Perpres tersebut akan ada pengaturan tentang mekanisme pengeboran eksplorasi panas bumi oleh pemerintah pada WKP-WKP yang akan ditawarkan kepada pengembang.
“Jadi government drilling pun harus menunggu Perpres terbit sehingga acuannya sesuai koridor,” katanya.
Ida berharap, tahun 2022, dengan government drilling, data dan informasi WKP yang ditawarkan kepada pengembang sudah lengkap, artinya sudah proven (terbukti cadangan uap panas buminya).
“Dengan demikian pengembang bisa langsung mengembangkan WKP tersebut ke tahap selanjutnya, tidak survei dan eksplorasi,” katanya. (Has/Pabumnews)
