Usai Dilantik Jadi Kepala Bappeda Mukomuko, Singgih Pramono Usung Skema Creative Financing

Mukomuko, Word Pers Indonesia – Pemerintah Kabupaten Mukomuko resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkab Mukomuko. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Gedung Bapperida Mukomuko, Senin (12/1/2026), sebagai bagian dari penataan ulang struktur birokrasi di era kepemimpinan Bupati Choirul Huda dan Wakil Bupati Rahmadi AB.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Singgih Pramono, S.Sos., M.H, yang dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Mukomuko.

Usai pelantikan, Singgih menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan pimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diembannya bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan di tengah tantangan fiskal nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh pihak yang telah memberikan amanah ini. Kami menyadari, tantangan saat ini tidak ringan, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada fiskal daerah,” ujar Singgih kepada awak media.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya dialami Kabupaten Mukomuko, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Dampaknya, sejumlah program prioritas terancam mengalami penyesuaian, bahkan penundaan.

“Efisiensi ini bersifat nasional. Semua daerah merasakannya. Maka dari itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan,” katanya.

Dorong Skema Non-APBD, Optimalkan CSR dan Kolaborasi

Menghadapi situasi tersebut, Singgih mengemukakan gagasan Creative Financing, yakni skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan di tingkat daerah.

“Kami ingin mendorong pembangunan dengan skema non-APBD, tanpa membebani keuangan daerah dan tanpa menambah utang. Ini bisa melalui CSR, kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan, hingga organisasi non-pemerintah,” jelasnya.

Ia menilai Mukomuko memiliki potensi investasi yang cukup menjanjikan, namun membutuhkan sinergi dan political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Potensinya ada. Tinggal bagaimana kita membangun kemauan politik yang solid antar stakeholder. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Singgih juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program CSR perusahaan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar seluruh kegiatan sejalan dengan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.

“Ke depan, kita butuh payung hukum operasional yang jelas, agar program CSR swasta sejalan dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan begitu, semua bergerak ke arah yang sama,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, Singgih mengaku telah menyiapkan agenda kerja 30 hari pertama yang mengedepankan pendekatan adaptif dan kolaboratif.

“Kami akan memulai dengan gerak cepat, adaptif, dan kolaboratif. Detail programnya nanti akan kami sampaikan setelah berjalan. Yang pasti, semua akan kami laporkan dan koordinasikan dengan Bupati, Wakil Bupati, dan unsur pimpinan daerah,” pungkasnya.

Pelantikan ini sekaligus mengisi 10 jabatan strategis yang sebelumnya kosong di lingkungan Pemkab Mukomuko. Berikut daftar pejabat yang dilantik:

Winarno, M.Pd – Kepala BKPSDM

M. Arpi, S.H – Kepala Badan Kesbangpol

Singgih Pramono, S.Sos., M.H – Kepala Bapperida

Jajad Sudrajat, SKM – Kepala Dinas Kesehatan

Aida Mehawani, S.Sos – Kepala DPMPTSP

Arni Gusnita, M.M – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rahmad Hidayat, S.Pi., M.Si – Kepala Dinas Perikanan

Syafriadi, S.H – Kepala Disperindagkop-UKM

Hari Mustaman, S.P., M.P – Kepala Dinas Pertanian

Faizal Amir, S.H – Kepala Dinas Sosial

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah awal reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Choirul Huda–Rahmadi AB, dengan target menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Reporter: Bambang.S
Editor: ANasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan