Bengkulu, Wordpers.id – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memerintahkan Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata untuk berkantor secara bergantian di Pulau Enggano. Instruksi ini diberikan sebagai bentuk keseriusan Pemprov Bengkulu dalam memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Darurat Pulau Enggano berjalan efektif di lapangan.
“Pada minggu pertama, Wakil Gubernur akan berkantor di sana. Minggu kedua, Bupati Bengkulu Utara. Dan minggu ketiga saya sendiri yang akan berkantor di Enggano,” kata Gubernur Helmi Hasan saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).
Helmi menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kendala yang dihadapi masyarakat Pulau Enggano dapat diselesaikan secara cepat dan langsung di lokasi.
“Inpres ini tidak bisa hanya dijalankan dengan rapat-rapat jarak jauh. Kita harus hadir di lapangan agar semua hambatan bisa segera diatasi,” tegas Helmi.
Ia menjelaskan bahwa sejak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2025, Pemprov Bengkulu langsung membentuk Tim Koordinasi Penanganan Khusus yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Tim ini bertanggung jawab untuk mempercepat solusi atas berbagai persoalan di Pulau Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Tak hanya pejabat daerah, Gubernur Helmi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menugaskan Direktur Utama PT Pelindo agar turut berkantor di Enggano. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pengerukan alur pelabuhan yang menjadi jalur utama distribusi logistik ke Enggano.
“Kalau semua pemangku kepentingan hadir langsung di lapangan, saya yakin penyelesaian bisa jauh lebih cepat,” tambah Helmi.
Selain itu, Pemprov Bengkulu telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini telah menyiagakan kapal Orca di perairan Enggano. Kapal ini difungsikan untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu secara gratis.
Langkah-langkah strategis ini, menurut Helmi Hasan, adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terluar. “Kami ingin masyarakat Enggano merasakan langsung kehadiran pemerintah, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di atas kertas,” pungkasnya.(*)
Editor: Anasril
