Jakarta, Word Pers Indonesia – Bupati/Wali kota dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga Pulau Nusa Tenggara Barat, terpilih menjadi nomine Anugerah Kebudayaan (AK) PWI pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka telah menyisihkan proposal dan video dari rekan se provinsi, maupun provinsi lain di Tanah Air.
Selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Ketua Umum PWI Pusat Atal S .Depari menyambut baik terpilihnya 10 nomine Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) tersebut. Sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September lalu, hingga puncak HPN, 7-9 Februari 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang. “Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penandatanganan kerja sama,” tandas Atal.
Ke 10 kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK – PWI pada Jumat (3/12/2021) sore, mereka beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. Masing-masing Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rahmat Effendi ; Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry ; Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana; Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj. Nina Agustina; Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan; Bupati Lamongan, Jawa Timur, H.Yuhronur Efendi; Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat H. Fadli Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan, Provinsi Jawa Timur, H. Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, H. Musyafirin.
Menurut Ketua Pelaksana AK – PWI Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru. Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki “protokol warisan nenek moyang” dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat. Hal ini menunjukkan sekaligus bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki “harta karun kultural” tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan . Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari “harta karun kultural”-nya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang : sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Sementara itu, Plt Asisten I Setda Kota Bengkulu Eko Agusrianto yang juga sebagai Kadis Kominfosan Kota Bengkulu mengungkapkan rasa syukurnya atas masuknya Walikota Bengkulu dalam 10 nomine Anugerah Kebudayaan PWI.
“Alhamdulillah. Saya ucapkan terimakasih atas kerjasama semua pihak yang luar biasa. Khususnya Bapelitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, dan Dinas Kominfosan. Termasuk OPD OPD terkait yang sejak awal telah beberapa kali mengikuti rapat dan turut merumuskan materi materi proposal dan materi visual,” ujar Eko Agusrianto.
Eko juga mengucapkan terimakasih kepada PWI Bengkulu yang juga ikut serta memberikan masukan masukan dalam rapat rapat sebelumnya. “Saya juga apresiasi para Kabid, Kasubbid di Bapelitbang yang membangun kerjasama yang luar biasa kepada OPD OPD terkait,” ujar Eko.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Bapelitbang Firman Romzi. “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada OPD OPD dan pihak pihak yang telah ikut bersinergi serta bekerja keras hingga kita masuk 10 besar,” ujar Firman.
Presentasi di Depan Tim Juri
Untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri. “Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” kata Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono.
Selaku Tim Juri Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).
Untuk diketahui, Ide AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati / wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI. Apalagi setelah UNESCO, 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan . (**)
