Oleh: Vox Populi Vox Dei
Bayangkan, di tengah kesulitan hidup, rakyat Bengkulu harus antre berjam-jam demi mendapatkan BBM. Bagi nelayan, petani, ojek, pedagang kecil BBM bukan sekadar bahan bakar, tapi urat nadi ekonomi keluarga. Kelangkaan yang terjadi berulang kali bukan hanya menunjukkan lemahnya distribusi, tapi juga kelalaian pengelolaan energi daerah yang tak kunjung ditangani secara serius.
Ironisnya, saat rakyat menjerit karena krisis BBM, Pemerintah Provinsi Bengkulu justru menambah beban dengan menaikkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66%. Bukannya meringankan beban, rakyat justru ditarik lebih dalam ke dalam tekanan ekonomi.
Padahal, jika dikaji lebih dalam, program “Bantu Rakyat” yang sepertinya mulia bukanlah program berbasis efisiensi fiskal atau inovasi anggaran. Justru, rakyat sendiri yang membiayai program tersebut melalui pungutan pajak yang tinggi.
Janji “Ambulan Gratis 1.514 Desa” dan “700 Miliar Jalan Infrastruktur” yang berubah ubah sebelumnya 500 M, kemudian 600 M) dikemas sebagai hadiah dari Gubernur Kepada Rakyat sebagai kebijakan anggaran terbesar dalam sejarah Bengkulu dibumbui Penciptaan dan Nabi Adam supaya terkesan religius untuk lebih meyakinkan Rakyat, padahal sumber dananya berasal rakyat sendiri.
Ini bukanlah bantuan; ini redistribusi beban kepada rakyat untuk mendukung program “Bantu Rakyat” sebagai kemasan populisme mengiring persepsi Rakyat bahwa Gubernur Bengkulu saat ini adalah “Dewa Penyelamat” lebih hebat dan paling empati kepada rakyat daripada Gubernur-Gubernur pendahulunya.
Kenapa Kenaikan Pajak Sulit Direvisi?
Karena ada insentif tersembunyi yang jarang dibahas secara terbuka: upah pungut. Kepala daerah, dalam hal ini Gubernur dan Pejabat daerah lainnya menerima kompensasi dari setiap penerimaan pajak daerah sebesar 3-5 persen. Semakin tinggi pungutan, semakin besar potensi insentif ini. Maka tak heran, revisi kebijakan Opsen PKB sangat sulit, bahkan cenderung dihindari.
Dan ketika rakyat mulai mempertanyakan, suara mereka tak dijawab dengan solusi, tetapi diredam dengan skema penghinaan terselubung: disuruh membuat “surat miskin” agar bebas pajak. Bukannya dilindungi, rakyat justru dipermalukan untuk mendapatkan haknya. Ini bukan keadilan sosial—ini adalah bentuk pelecehan terhadap martabat warga negara.
Politik Citra dan Kambing Hitam (Spacegoating)
Alih-alih introspeksi, Gubernur Helmi Hasan justru menggiring narasi menyalahkan masa lalu. Mantan Gubernur Rohidin Mersyah, yang kini sedang menjalani proses hukum dan tak lagi menjabat, terus dijadikan kambing hitam atas segala ketidakberesan. Ini adalah bentuk pengalihan isu yang disengaja—bagian dari strategi cipta kondisi, yakni membentuk persepsi dan pengalihan opini untuk menutupi kegagalan pemerintah saat ini.
Simbol-simbol baru seperti slogan “Bumi Merah Putih” dan jargon-jargon populis hanya mempercantik permukaan, tapi tak menyentuh akar persoalan. Rakyat butuh solusi, bukan pencitraan.
Kami Menuntut:
1. Penanganan konkret dan permanen atas krisis BBM yang terus berulang.
2. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan kenaikan Opsen PKB, termasuk kajian dampak ekonominya.
3. Transparansi penggunaan APBD senilai 1,3 Triliun, transfer pusat berdasarkan KMK No.29 Tahun 2025 agar publik tahu ke mana uang daerah diarahkan. Kenapa kebijakan Opsen PKB 66 persen naik signifikan sebagai sumber PAD harus dipaksakan
4. Hentikan praktik “surat miskin” sebagai syarat pengampunan pajak—ini melukai harga diri rakyat.
5. Audit terbuka terhadap skema upah pungut, agar tidak menjadi sumber konflik kepentingan dalam kebijakan publik.
6. Panggil Gubernur ke forum DPRD terbuka untuk menjelaskan kebijakan fiskal dan janji politiknya.
Kami tegaskan, sebagai rakyat Bengkulu tidak anti pembangunan. Tapi mereka tidak akan diam ketika pembangunan itu ditegakkan di atas penderitaan, kelangkaan, dan manipulasi.
Saatnya rakyat bersatu. Bersuara. Bergerak. Untuk Bengkulu yang adil, jujur, dan memanusiakan rakyatnya.
