Jakarta – Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (23/12/2025). Audiensi tersebut membahas penguatan program perlindungan sosial di Kabupaten Kepahiang, khususnya kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Rumah Sejahtera Terpadu, serta progres rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kepahiang menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola kepesertaan PBI secara tertib, terkoordinasi, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran PBI harus dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat dan tidak melalui perantara. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik dalam pengelolaan program tersebut.
“Ini harus langsung, tidak boleh lewat siapa pun. Itu harus dikoordinasikan dengan baik,” tegas Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data PBI yang dilakukan secara hati-hati, jujur, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, akurasi data sangat penting untuk menghindari persoalan di tingkat desa serta mencegah potensi kecemburuan sosial.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kepahiang juga menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Pemerintah daerah telah mengusulkan lahan kepada Kementerian Sosial, namun masih menghadapi kendala terkait akses jalan menuju lokasi yang diusulkan.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan kesiapan lahan serta akses yang memadai agar program dapat berjalan optimal. Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Kalau Sekolah Rakyat dibangun, ada perputaran ekonomi di daerah. Bukan hanya sekolahnya, tapi dampaknya ke masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. Namun demikian, ia mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami sangat berharap dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial,” kata Zurdi Nata.
Ia berharap melalui koordinasi dan dukungan pemerintah pusat, berbagai program perlindungan sosial serta pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kepahiang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
