Bengkulu, wordpers.id – Emak Emak Tenaga Kesehatan (Nakes) Geruduk DPRD Provnsi Bengkulu Tagih Insentif Covid 19 yang dipekerjakan di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus (RSMY) yang mengaku belum mendapatkan insentif sejak Juni 2020 hingga Januari 2021.
Juru bicara sekaligus koordinator lapangan, Saleh memberikan suara aspirasinya para perawat RSMY Mengatakan bahwa resiko yang diterima sangat tinggi, kami perawat dan bidan sekitaran 40 orang, Ingin mendapat memperhatikan terutama anggaran jasa covid 19 ini terhitung mulai Juni 2020 yang sampai hari ini sudah masuk Januari 2021 kami belum merasakan.
“Bagaimana sih rasanya itu, apa manis, asin atau seperti apa kita merasakan. sedangkan kita yang berbulan-bulan meninggalkan anak istri di rumah. Saya meminta transparasi anggaran dirumah sakit M Yunus itu, karna dari Kemenkes maupun Pemda tidak ada transparasi, untuk itu saya mohon dengan bapak Anggota DPRD terhormat agar menjawab itu semua,” tegas Saleh.
Saleh menambahkan, insentif yang dijanjikan pihak manajemen RSMY sebesar Rp 7,5 juta pada perawat. Kemudian dalam menjalankan tugas, kata Saleh merincikan sekitar sebanyak 20 hingga 25 orang setiap tim selama 15 hari kerja sejak Juni 2020.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Zaenal mengatakan, sekitar bulan September-Oktober membenarkan bahwa para tenaga kesehatan bakal perlu mendapatkan insentif sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah pusat termasuk juga yaitu pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah juga kita sering mengingatkan bahwa andaikan pekerja-pekerja kita tenaga-tenaga kita yang memang terjun langsung apalagi tenaga dokter dengan kriteria dan indikator yang cukup ketat dari penjelasan mereka sampaikan kepada kami yaitu tidak mungkin untuk dapat seluruhnya insentif dari pemerintah pusat kalau mengikuti indikator yang telah disampaikan pada kami, nah kita juga meminta kepada dinas dan rumah sakit rumah sakit umum untuk berupaya yang mengajukan anggaran tersebut,” terang Zaenal.
Hal itu tak lain sebagai cadangan untuk lebih adil ketika bekerja, yang dari pemerintah pusat dapat kemudian yang daerah ada yang tidak dapat, padahal mereka juga ikut langsung.
“Supaya asas pemerataan itu memang terjadi, kita juga tetap berupaya. Tetapi yang menjadi kendala tidak mungkin Pemerintah daerah mendahului, jangan sampai nanti terjadi kecemburuan,” jelas Zaenal.
Tambah Zaenal, harapan kami memang akan kita bagi secara serentak, supaya sama-sama merasakan isentif ini. Penjelasan mereka diketahui beberapa waktu yang lalu, namun ada juga luput dari pengawasan kami terkait dengan yaitu pemberian insentif ini.
Karena sebenarnya masalah ini kan sudah masalah Nasional, bahkan di 2020 kemungkinan banyak sekali kegiatan di daerah ini yang tidak berjalan, apalagi yang dana dari pusat.
“Dana pusat tidak jadi diturunkan ke daerah. Kemudian dana yang sudah ada di daerah melalui APBD banyak juga yang dilakukan untuk produk-produk atas penanganan masalah, baik pencegahan penanganan dan dampak sosial,” tutur Zaenal.
Nakes bidang keperawatan, Rica Martini mengatakan dirinya dipekerjakan dari jasa kementerian kesehatan dan merupakan pegawai tetap di RSMY.
“Kami sampaikan aspirasi ke dewan untuk menindaklanjuti keluhan kami. Ada lebih dari 200 orang belum menerima honor sedang kami terus bekerja,” kata Rica, usai melakukan mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Selasa (19/01/2021).
Rica mengaku meskipun sebagian besar Nakes berada pada pelayanan umum tidak menutup kemungkinan mereka ditugaskan dalam instalasi penanganan Covid-19, apalagi saat ini RSMY tengah kekurangan Nakes. (RED/ADV)
