Word pers Indonesia, Mukomuko – Situasi semakin tegang setelah kabar mengenai kunjungan Tim B dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) 02 PT. DDP ABE tersebar. Sebanyak enam kepala desa di Kecamatan Pondok Suguh telah menyampaikan surat pernyataan sikap menolak perpanjangan HGU kepada Manajer Air Berau Estate, disertai dengan aksi demonstrasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Desa Air Berau.
Heriyanto, Kades Karya Mulya, menekankan bahwa surat pernyataan sikap tersebut adalah bukti keseriusan para kades dalam menangani konflik agraria yang semakin memanas di Pondok Suguh. “Kami menuntut penyelesaian segera atas konflik ini,” tambahnya.
Zulyadi, Kades Tunggang, juga mengkritik kurangnya itikad baik dari pihak perusahaan selama hampir tiga tahun ini sejak berakhirnya HGU PT. DDP ABE. “Kita meminta perusahaan untuk bertindak adil dan serius dalam menangani masalah ini,” tegasnya.
Kades Air Berau, April, berharap bahwa dengan dukungan enam kades, PT. DDP ABE akan benar-benar mengutamakan penyelesaian konflik ini. Manajer Air Berau Estate, Edi Pramono, menyatakan komitmen perusahaan untuk menanggapi tuntutan para kades dengan serius dan secepat mungkin.
Namun, dalam pernyataan penutup, Kades Karya Mulya menekankan agar perusahaan menghindari melakukan aktivitas seperti pemasangan patok, pemeriksaan tanah, atau pengukuran terkait pengajuan HGU PT. DDP ABE sebelum tuntutan ini dipenuhi. Hal ini dianggap penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih kompleks.
Terpisah, Manajer Air Berau Estate saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui perihal ini.
“Kami tidak mengatui, mengenai pemeriksaan tanah oleh Tim B dari pemkab Mukomuko dan tidak pernah diinformasikan terkait kegiatan tersebut,” singkatnya.
Ketegangan antara para kades dan perusahaan semakin meningkat, namun harapan tetap ada agar konflik agraria ini dapat diselesaikan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
