Bengkulu, Wordpers Indonesia – Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) meminta agar pemerintah daerah dan penegak hukum di Provinsi Bengkulu dapat memperkuat kolaborasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Sahono Budianto saat rapat forum koordinasi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di salah satu hotel di kota Bengkulu, Rabu (8/5/24).
“Kami melihat Bengkulu memiliki potensi sumber daya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar. Dengan adanya kolaborasi ini tentu akan meminimalisir terjadinya kejahatan di ruang laut,” ujar Sahono.
Sahono menjelaskan tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menghindari adanya kerusakan dan dampak negatif akibat pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penangkapan ikan di luar teritorial perairan Bengkulu, penggunaan alat tangkap trawl, dan pencemaran lingkungan kelautan.
Karena itu sinergi penguatan pengawasan, akan dilakukan melalui patroli terpadu dan terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, penggunaan moda pengawasan secara terpadu, serta penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara terkoordinasi.
Forum ini menjadi platform diskusi untuk menggali isu-isu strategis dan tantangan di Bengkulu, yang akan menjadi dasar untuk kesepakatan koordinasi sinergi kerjasama yang lebih baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkulu, aparat penegak hukum serta instansi terkait di Provinsi Bengkulu.
“Kami ingin langkah ini jadi upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Bengkulu agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang,” demikian Sahono.
