Bengkulu – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu memenangkan perkara gugatan perdata terkait persoalan Saung Bigi. Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan terhadap Pemerintah Kota Bengkulu.
Putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
Adapun para penggugat dalam perkara tersebut adalah Erna Juwita A, Sudisman, Muhammad Anser Sirait, dan Nupian Bobi. Sementara pihak tergugat terdiri dari Wali Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, serta Dinas Satpol PP Kota Bengkulu.
Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bengkulu sekaligus Kuasa Hukum Satpol PP Kota Bengkulu, Rizki Dini Hasanah, SH, yang akrab disapa Dini, menyambut baik putusan majelis hakim tersebut.
“Alhamdulillah, majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kami tentu menghormati dan mengapresiasi putusan tersebut karena seluruh proses hukum telah kami jalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Dini, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dini, selama proses persidangan pihaknya telah menyampaikan argumentasi dan pembelaan hukum untuk mempertahankan kepentingan Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Satpol PP Kota Bengkulu sebagai salah satu pihak tergugat.
“Kami telah mengikuti seluruh tahapan persidangan dan menyampaikan argumentasi hukum berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan ini merupakan kewenangan majelis hakim setelah memeriksa dan mempertimbangkan perkara yang diajukan para pihak,” jelasnya.
Ia berharap putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang menjadi objek gugatan serta menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar mengedepankan mekanisme hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
“Pada prinsipnya, kami menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, setiap proses hukum tentu harus dihormati, termasuk putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Kami berharap putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Bengkulu,” tegas Dini.
Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.470.000.
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl diputus dengan status gugatan ditolak seluruhnya. Putusan ini menjadi hasil proses hukum yang dijalani Pemkot Bengkulu bersama Satpol PP Kota Bengkulu dalam menghadapi gugatan terkait persoalan Saung Bigi.
