Word Pers Indonesia – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) RI dan PWI Pusat melanjutkan komitmennya untuk bersinergi dalam upaya menekan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sinergi kedua belah pihak juga diharapkan bisa mengawal dan menekan kasus stunting.
Dalam Diskusi Zoom Meeting antara Kementerian PPPA-PWI Bidang Pemberdayaan Perempuan yang diikuti jurnalis dan anggota PWI se-Indonesia yang dipandu langsung Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Selasa siang (3/4/2024), komitmen para pihak diharapkan juga bisa terwujud hingga ke daerah, yakni antara PWI dan Pemda setempat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan amat prihatin atas maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Apalagi para pelaku umumnya dari lingkungan keluarga atau orang yang dekat dengan korban.
“Kejadian-kejadian seperti ini sangat miris kalau kita lihat di lapangan. Ada anak yang masih berusia 3 tahun menjadi korban persetubuhan ayahnya dan masih banyak kasus lainnya,” kata Menteri Bintang Puspayoga dalam dialog Kementerian PPPA dengan PWI Bidang Pemberdayaan Perempuan yang diikuti oleh para wartawati di sejumlah daerah di Indonesia.
Menurut Menteri Bintang, keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak dalam berlindung. Tapi sayangnya, lingkungan keluarga justru yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan.
Selain keluarga, dunia pendidikan juga tercoreng akibat ulah pelaku yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Kasusnya tak hanya ditemui di sekolah umum, tapi juga terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama.
“Ini akan menjadi catatan penting bagi media, karena hal ini sangat miris. Seharusnya anak-anak kita nyaman, aman dan berada di dunia pendidikan yang berbasis agama. Tapi malah anak-anak kita merasa tidak nyaman di lingkungan seperti itu karena banyak kasus-kasus yang terungkap di lingkungan pendidikan yang berbasis agama,” ungkap Bintang.
Pada kesempatan itu, Menteri PPPA Kabinet Indonesia Maju ini juga menanggapi kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu. Di antaranya kasus pencabulan yang dilakukan oleh kakek kepada cucunya yang masih berusia 3 bulan. Lalu kasus inses antara kakak dan adik kandung di Kabupaten Lebong, yang saat ini diketahui telah melahirkan seorang anak.
“Mohon dibantu Kementerian PPPA ini yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, maka kami ingin mengajak teman-teman wartawan yang sering mencari informasi, menulis dan menyampaikan pada publik untuk turut menginformasikan kepada Kementerian PPPA,” sambungnya.
Kasus kawin paksa yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia juga turut menjadi perhatian sang Menteri. Meski dianggap sebagai budaya setempat, Ia berpendapat perlu ada pendekatan persuasif untuk mencegahnya.
Menteri Bintang menegaskan Kementerian PPPA tidak hanya menjadi pemadam alias penyelesaian dari kasus ini. Tetapi juga harus diselesaikan dari hulu ke hilir.
“Intervensi tidak bisa kita lakukan dengan pukul rata. Tapi ini dibutuhkan sesuai dengan sikon daerah. Saya yakin untuk menjawab isu perempuan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja dan saat ini angka kawin paksa tersebut bisa turun drastis karena pendekatan kami dengan tokoh agama dan tokoh adat begitu juga dengan daerah lainnya,” ujarnya.
“Selain itu akan menjadi penting masukan-masukan dari rekan-rekan PWI di daerah untuk mencari solusi terbaik dalam isu perempuan di Indonesia,” tutup Bintang Puspayoga. (*)
