Bengkulu Selatan, Word Pers Indonesia – Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, SE, menyoroti langkah Pemkab yang merumahkan tenaga honorer atau Pekerja Harian Lepas (PHL) meskipun gaji mereka sudah dianggarkan dalam APBD 2024.
Menurut Barli Halim, keputusan ini tidak dapat diterima karena gaji tenaga honorer telah dialokasikan dalam APBD 2024 untuk satu tahun penuh, terhitung dari Januari hingga Desember. “Honorer itu jangan sampai kosong. Itu kan sudah dianggarkan untuk 12 bulan dan harus jadi catatan pihak eksekutif,” tegas Barli.
Barli mempertanyakan alasan Pemkab merumahkan tenaga honorer padahal anggaran untuk pembayaran gaji mereka sudah tersedia. “Jika sudah ada anggarannya untuk pembayaran gaji para tenaga honorer, lalu kenapa mereka mesti harus dirumahkan? Seharusnya, para tenaga honorer yang selama ini bekerja harus kembali dipekerjakan jika dalam evaluasi tidak ada kesalahan,” lanjutnya.
Dengan mendekati tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, Barli berharap tenaga honorer tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan tidak kehilangan pekerjaan mereka karena kepentingan sepihak. “Jangan bikin mereka tersandera. Jangan sampai memasuki tahun politik, ada asumsi-asumsi masyarakat bahwa ada kepentingan politik di balik keputusan merumahkan tenaga honorer,” pungkas Barli.
Barli Halim menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran gaji honorer telah disiapkan dan mengingatkan pihak eksekutif untuk tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. “Jangan sampai honorer diabaikan karena kepentingan politik. Kami ingin mereka kembali bekerja sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” tutupnya. (Adv/Fery)
