“Aktor Besar Perambah Hutan Mukomuko Harus Diburu“
Mukomuko, Word Pers Indonesia — Operasi Merah Putih jilid II yang digelar awal April 2026 membawa dampak langsung tekanan terhadap pelaku perambahan meningkat, tapi kepercayaan publik masih rapuh karena dugaan “tebang pilih” belum terjawab. Fokus operasi tak lagi sekadar penertiban lahan, melainkan memburu aktor besar di balik alih fungsi hutan yang kian masif.
Pemerintah menargetkan kawasan Bentang Alam Seblat tetap menjadi penyangga ekosistem dan habitat satwa. Di tingkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menyebut operasi ini sebagai momentum krusial untuk menghentikan laju perambahan yang terus menekan kawasan hutan di Kabupaten Mukomuko.
Langkah lanjutan diarahkan pada pengamanan kawasan, pencegahan okupasi ulang, dan penegakan hukum yang lebih keras. Negara juga membidik jaringan besar yang selama ini diduga berada di balik praktik ilegal, termasuk pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari kebun sawit di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Sebelumnya, aparat penegakan hukum kehutanan telah memberi teguran dan merekomendasikan sejumlah pihak untuk keluar dari kawasan HPT yang diduga telah berubah menjadi kebun sawit. Namun, langkah ini dinilai belum menyentuh inti persoalan.
Kritik keras datang dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Sekretarisnya, Ringgo Dwi Septio, menilai penindakan masih sebatas formalitas. “Jangan sampai Satgas PKH dicap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang diproses hanya pemain kecil, sementara aktor besarnya belum tersentuh,” tegasnya.
Tekanan juga datang dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Ketua Saprin menegaskan, jika penindakan tidak menyasar pelaku besar, pihaknya bersama organisasi masyarakat akan melaporkan langsung ke pusat. Instruksi Prabowo Subianto untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu disebut sudah jelas, namun implementasi di daerah dinilai belum sejalan.
Operasi Merah Putih II kini menjadi ujian serius bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Di satu sisi, negara menunjukkan komitmen kuat menjaga hutan. Di sisi lain, publik menunggu bukti nyata bahwa hukum benar-benar ditegakkan hingga ke akar.
Analisanya, Masalah klasik kembali muncul ketimpangan penegakan hukum. Ketika pemain kecil cepat diproses, tetapi aktor besar luput, muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Ini bukan sekadar soal keberanian aparat, tetapi juga jaringan kepentingan yang mengikat praktik ilegal tersebut. Selama rantai utama tidak diputus, perambahan akan terus berulang. Operasi besar seperti ini berisiko kehilangan legitimasi jika hasilnya tidak menyentuh pelaku utama.
Operasi sudah berjalan, target sudah jelas, dan tekanan publik makin kuat.
Jika aktor besar tetap tak tersentuh, apakah operasi ini benar-benar penegakan hukum—atau sekadar pertunjukan sesaat?
Reporter: Bambang
Editor: Anasril
