Jakarta, Word Pers Indonesia – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam lima tahun ke depan (2024-2029) untuk mencapai puncak bonus demografi 2030. Keberhasilan ini akan menjadi penentu apakah Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju pada 2045. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi, politik, dan sosial saat ini menuntut kepemimpinan yang kuat dari Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto, Presiden RI 2024-2029.
Ali Mahsun ATMO menjelaskan ada tiga masalah besar yang menjadi ancaman serius bagi Indonesia selama periode ini: risiko tinggi terjadinya paralisis ekonomi, ancaman malapetaka demografi, dan krisis pangan. “Jika gagal, Indonesia akan menunda transformasinya menjadi negara maju pada 2045,” tegas Ali pada Rabu (10/07/2024).
Dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini menyebutkan bahwa utang Indonesia per Mei 2024 mencapai Rp 8.300 triliun. Pada 2025-2029, utang yang jatuh tempo sebesar Rp 3.749 triliun, dengan Rp 800 triliun jatuh tempo pada 2025. Kurs rupiah terhadap USD juga melemah hingga Rp 16.500 per USD. Selain itu, sekitar 65,4 juta UMKM mengalami penurunan omset akibat melemahnya daya beli masyarakat.
“Bahkan, 40 juta kelas menengah saat ini terpaksa makan tabungan dan terancam jatuh miskin,” ujar Ali.
Ali juga menyoroti tingginya angka pengangguran, dengan 9,9 juta gen Z menganggur pada 2023, serta lonjakan pengangguran akibat gelombang PHK di sektor industri padat karya, startup, dan teknologi. Investasi bodong, pinjol, judi online, mafia, dan korupsi menambah kompleksitas masalah.
“High risk terjadinya paralisis ekonomi dan ancaman malapetaka demografi nyata ada di depan mata, demikian pula ancaman krisis pangan,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Ali Mahsun ATMO menekankan beberapa langkah strategis yang harus diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memperkokoh rekonsiliasi, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Kedua, memfokuskan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan negara hingga tiga kali lipat, mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8%, dan meningkatkan tax ratio menjadi 18-20%. Ketiga, menetapkan skala prioritas pembangunan yang berdampak jangka panjang serta menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Keempat, melipatgandakan investasi dalam penguatan SDM, modal, dan akselerasi transformasi teknologi. Kelima, menghadirkan negara secara totalitas di bidang pangan, sumber daya alam, dan ekonomi rakyat UMKM, langsung di bawah tanggung jawab Presiden RI.
“Indonesia mampu asal mau. Bukan saja transformasi menjadi negara maju, lebih dari itu, mampu menjadi negara adidaya di dunia,” pungkas Ali, putra asli Mojokerto Jatim dan mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Wanbin PP IPNU. (*)
